TEKNOSIAR.COM – Pemerintah Resmi Blokir PayPal, DoTA2,Yahoo dan Lainnya Seperti diketahui apabila warganet terutama para pengguna Paypal sampai beberapa game langsung protes di media sosial setelah pemerintah resmi memblokir Paypal yahoo epic games sampai Dota 2. Pasalnya Hal tersebut dilakukan dikarenakan beberapa aplikasi dan media sosial tersebut melakukan pelanggaran yaitu tidak mendaftar PSE.
Pemerintah resmi blokir Paypal dan lain sebagainya dikarenakan hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu ketika aplikasi apapun tidak melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik maka pemerintah akan melakukan pemblokiran.
Pemerintah Resmi Blokir PayPal, DoTA2,Yahoo dan Lainnya
Diketahui sebelumnya apabila Kementerian komunikasi dan Informatika atau kominfo sudah berjanji akan membuka blokir Paypal epic games sampai Yahoo dengan satu syarat dan Hal ini diungkapkan oleh Samuel abrijani pangerapan selaku Direktur Jenderal aplikasi informatika kominfo yaitu syaratnya kelas Om ini harus melakukan pendaftaran Sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE.
Apabila mereka sudah resmi mendaftar PSE maka dipastikan pemerintah akan membuka blokiran tersebut dengan memberikan sejumlah bukti salah satunya data yang memang valid dan benar.
Selanjutnya menurut Samuel apabila sekarang ini setidaknya ada 8 platform yang resmi diblokir oleh kominfo dikarenakan belum melakukan pendaftaran PSE sampai tingkat waktu yang diberikan yaitu tanggal 29 Juli jam 23.59 WIB.
Dari hasil keterangan Samuel ada 8 situs atau aplikasi yang resmi diblokir oleh pemerintah diantaranya Yahoo search engine, paypal, dota 2, counter Strike, epic game, origin.com, dan website Xandr.com
Dari pengakuan Samuel apabila pemerintah tidak akan lama lagi membuka blokir apabila persyaratan yang ditetapkan dapat dibuktikan yaitu sudah resmi melakukan pendaftaran di website PSE kominfo dan biasanya untuk proses normalisasi pembukaan blokir hanya 10 sampai 30 Menit Saja.
Harus kalian ketahui apabila pendaftaran PSE resmi tertuang pada Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan juga tertuang pada peraturan menteri kominfo no 5 tahun 2020 terkait penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.